Negeri Beradat Minangkabau tak henti diuji, setelah sebelumnya tuduhan jahat bahwa negeri Minangkabau tidak Pancasilais oleh oknum pejabat DPR RI, kini Kota Padang diterpa isu intoleransi.

Tak kurang-kurang banyak pejabat tinggi di negeri ini menyayangkan kejadian tersebut, salah satunya wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang menuduh telah merusak kebhinekaan.

Nada serupa juga disampaikan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, yang meminta pemerintah setempat untuk menghukum orang-orang yang terlibat didalamnya.

Padahal kebijakan seragam sekolah ini sudah berlaku lebih dari 10 tahun lamanya, dan tidak ada permasalahan sama sekali. Seperti yang diutarakan oleh Fauzi Bahar, mantan Walikota Padang, kebijakan ini sudah berlaku selama 15 tahun. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menjaga kearifan lokal setempat.

Sekjen Young Islamic Leaders, Jemmy Ibnu Suardi menampik, bahwa terjadi intoleransi di Padang, dan menolak tuduhan jahat yang menyebut rusaknya kebhinekaan di Ranah Minang.

“Hanya untuk penyeragaman, bagian dari kearifan lokal, tidak perlu di- _framing_  yang macam-macam, kita harus hargai kearifan lokal disana” ujar Sekjen YI-Lead ini.

Menurutnya, kota Padang adalah salah satu kota paling toleran di Indonesia, dimana Pemerintahan Daerah setempat berupaya tetap menjaga warisan tradisi leluhur. “Tidak dijumpai intoleransi terhadap agama di kota Padang.” pungkasnya.